Akuntansi Berbagi

Akuntansi berbagi merupakan salah satu NON PROKER HMJ AKUNTANSI yang pada saat ini disebut dengan Beasiswa DMUM, kegiataan ini dikoordinir oleh Divisi KESMA selaku bagian dari HMJ Akuntansi..

Bagi Mahasiswa yang merasa layak mendapatkan Beasiswa DMUM silakan mendaftarkan diri. Untuk mendownload Formulir Bisa langsung di Download Disini untuk Formulir Data Diri dan Disini untuk formulir pernyataan tidak mampu.

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Auditing….

Info lagi nih !!

Semester 5 kita tahun ini, bisa dibilang beruntung bisa juga gak beruntung nih.. Loh.. kenapa gitu ya?? Soalnya mereka dapet materi auditing yg berdasarkan Internasional Standar looohhh.. Wow banget yah!! hhaaa .. Gak beruntungnya, mereka harus bener2 ekstra kerja keras buat nyari materi tersebut, soalnya sama” belajar juga dengan dosennya..

Standar Auditing Lama berbeda loh dangan standar Auditing yang baru.. Bedanya Apa…

Baca aja ya…

Perbedaannya...

Lembaga standar internasional ISO telah menerbitkan standar audit terbaru ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems. Standar ISO 19011:2011 menggantikan standar audit yang lama yakni ISO 19011:2002.

Standar ISO 19011 adalah standar acuan yang digunakan oleh internal auditor dan eksternal auditor dalam melakukan audit ISO.

Perbedaan isi standar yang baru dengan yang lama adalah standar ISO 19011 terbaru dapat digunakan untuk proses audit di perusahaan yang mengadopsi berbagai sistem manajemen atau multiple management system (MSS). Standar audit yang lama hanya mengakomodasi proses audit ISO 9001 dan audit ISO 14001 saja.

Dengan standar ISO 19011 terbaru auditor terbantu secara optimal dan memfasilitasi proses audit sistem manajemen perusahaan yang terintegrasi.

Standar Auditing yang lama memiliki sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya.

Isi dari ke Sepuluh Standar tersebut adalah : 

Standar Umum

  1. Proses audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
  2. Seorang Auditor harus mempertahankan dan mengedepankan sesuatu yang berhubungan dengan Independensi dan Perikatan.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran ilmuya secara profesional dengan cermat dan seksama.

Standar pekerjaan lapangan

  1. Pekerjaan mengaudit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar pelaporan

  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku umum
  2. Laporan auditor harus menunjukkan  jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Sedangkan Standar Audit yang baru memiliki standar-standar sbb:

Prinsip-Prinsip Umum Dan Tanggung Jawab
SPA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan
Standar Perikatan Audit”
SPA 210, “Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit”
SPA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
SPA 230, “Dokumentasi Audit”
SPA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas
Laporan Keuangan”.
SPA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Laporan
Keuangan”.
SPA 260, “Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola”.
SPA 265, “Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang
Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen”.
Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai
SPA 300, “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”.
SPA 315, “Pengindentifikasian Dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman
Atas Entitas Dan Lingkungannya”.
SPA 320, “Materialitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit”.
SPA 330, “Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai”.
SPA 402, “Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi
Jasa”.
SPA 450, “Pengevaluasian Atas Salah Saji Yang Diidentifikasi Selama Audit”.
Bukti Audit
SPA 500, “Bukti Audit”.
SPA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan”.
SPA 505, “Konfirmasi Eksternal”.
SPA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”.
SPA 520, “Prosedur Analitis”.
SPA 530, “Sampling Audit”.
SPA 540, “Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, Dan
Pengungkapan Yang Bersangkutan”.
SPA 550, “Pihak Berelasi”.
SPA 560, “Peristiwa Kemudian”.
SPA 570, “Kelangsungan Usaha”.
SPA 580, “Representasi Tertulis”.
Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
SPA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan
Auditor Komponen)”.
SPA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”.
SPA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”.
Kesimpulan Audit dan Pelaporan
SPA 700, “Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan”.
SPA 705, “Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen”.
SPA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor
Independen”.
SPA 710, “Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan Keuangan Komparatif”.
SPA 720, ”Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan
Keuangan Auditan”.
Area-Area Khusus
SPA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan
Kerangka Bertujuan Khusus”.
SPA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun,
Atau Pos Spesifik Dalam Suatu Laporan Keuangan”.
SPA 810, “Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board segera akan diadopsi di Indonesia dan diterapkan oleh Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir Statement of Membership Obligationdari International Federation of Accountants, yang harus dipatuhi oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia.

🙂🙂 Sekilas Info tentang Auditingnya Semoga bermanfaat yaa..🙂🙂

 

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Apa kabar Akuntansi Polsri???
Semoga baik-baik aja yah!!!🙂 :)hheehhee ..

Yang ngakunya Mahasiswa Akuntansi, tau gak apa itu OJK?? yang lagi marak-maraknya Sebagai Pengawasan Perbankan mengantikan Bank Indonesia..

Yuuukkk Simakkk ….

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Apa sih OJK itu ?
Bagi Anda yang belum pernah mendengar masalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), berikut ini informasi mengenai pengertian OJK. OJK bisa diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan. Sesuai dengan tugasnya tersebut, mungkin masih ada pertanyaan, apakah tugas tersebut bukan wewenang Bank Indonesia?

Ternyata untuk menjawab semua itu, terlebih dahulu harus dipaparkan mengenai latar belakang munculnya OJK tersebut. Berkaitan dengan tugas awal dari Bank Indonesia yang meliputi pengawasan dan pengaturan perbankan, ternyata menurut berbagai macam kalangan, tugas dari Bank Indonesia tersebut belum dilakukan secara maksimal. Selain karena banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tugas Bank Indonesia tersebut belum berjalan sesuai harapan.

Oleh karena itu, sesuai dengan UU no 23 tahun 2011 dibentuk lah suatu lembaga keuangan lain yang bernama OJK. Untuk diketahui, keberadaan OJK tersebut bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia. Yang ada adalah pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagian tugas tersebut salah satunya terdapat pada fungsi pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus hanya dipegang oleh Bank Indonesia, dengan adanya OJK, tugas tersebut akan berpindah ke OJK.

Alasan lain yang melatarbelakangi pembagian tugas tersebut adalah diharapkan agar OJK benar-benar menjadi sebuah lembaga keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain, sehingga OJK mampu bekerja secara profesional.

Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai tujuan dan wewenang OJK tersebut, akan dibahas secara terpisah pada sub bab selanjutnya. Harapannya, dengan begitu akan diketahui perbedaan antara tugas Bank Indonesia dan OJK.
Tujuan dan Tugas OJK

Sebagaimana UU no 23 tahun 2011 yang membahas masalah OJK, maka bisa dijelaskan secara mudah dan sederhana tujuan dari pembentukan OJK tersebut. Khusus untuk tujuan dari pembentukan OJK dapat dilihat pada UU No 23 tahun 2011 yang pasal 4 yang intisarinya terdiri atas:
Dengan adanya OJK tersebut diharapkan akan tercipta sebuah lembaga keuangan yang bisa bekerja secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pada lembaga keuangan menjadi lebih profesional.
Selain itu keberadaan OJK tersebut diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bisa tumbuh secara lebih berkelanjutan dan stabil. Karena tanpa adanya keberlanjutan dan kestabilan pada sistem keuangan maka sistem keuangan akan semakin sulit untuk berkembang.
Yang tidak kalah penting dari keberadaan OJK adalah lembaga ini diharapkan mampu melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga konsumen dan masyarakat merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan maka hal tersebut juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan lembaga keuangan.

Setelah membahas mengenai tujuan dari dibentuknya OJK, selanjutnya akan dibahas mengenai tugas dari OJK itu sendiri sebagaimana UU no 23 tahun 2011 No 6 yang bisa disimpulkan sebagai berikut:
OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan.
Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
Pengawasan lain yang juga merupakan tanggung jawab dari OJK adalah pengawasan pada lembaga perasuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain.
Wewenang OJK

Setelah mengulas mengenai tujuan dan tugas dari OJK, tidak ada salahnya jika membahas mengenai wewenang dari OJK tersebut. Sesuai dengan UU no 23 tahun 2011 pasal 9, OJK memiliki berbagai macam wewenang yang antara lain:
OJK memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan. Harapannya dengan adanya penetapan tersebut, kegiatan jasa keuangan bisa berjalan dengan lancar.
OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang.
Memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Dengan pemberlakuan sanksi administratif tersebut diharapkan akan meningkatkan kehati-hatian pada sektor jasa keuangan sehingga sektor jasa keuangan bisa semakin profesional.
Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Pengawasan tersebut penting untuk dilakukan agar terjadi sebuah profesionalitas kerja, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.
Berwenang untuk memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Dengan adanya wewenang tersebut diharapkan OJK akan berkembang secara independen tanpa dicampuri oleh berbagai macam pihak.

Setelah membahas mengenai OJK, mulai dari sejarah kemunculan OJK tersebut beserta tujuan, tugas, dan wewenang OJK, maka Anda juga akan semakin memahami alasan dibentuknya OJK tersebut. Dengan pembentukan OJK diharapakan lembaga jasa perbankan yang selama ini diatur dan diawasi hanya oleh Bank Indonesia dapat berjalan dengan semakin baik.

Hal lain yang juga patut digarisbawahi adalah diharapkan bahwa pada proses perjalanannya, OJK bisa lebih independen daripada Bank Indonesia. Karena salah satu masalah yang membuat Bank Indonesia kurang profesional dalam mengurusi lembaga keuangan adalah adanya intervensi dari pihak luar, sehingga diharapkan kondisi tersebut tidak akan ditemui pada OJK.

Dengan pengalihan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK diharapkan masing-masing lembaga dapat berjalan dengan semakin optimal dan profesional. Semoga kerjasama antara Bank Indonesia selaku bank sentral dan OJK dapat berlangsung dengan baik demi kelancaran proses ekonomi di Indonesia.

Semoga bermanfaat ya Info nya.. Salam Mahasiswa !!!

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Akuntansi Sektor Publik

1. Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan –

organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:

  • Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
  • Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
  • Inovasi teknologi (Technology Inovation).

2. Aspek Filosofi Sektor Publik

Pendekatan filosofi yang ada di sektor publik ialah customer approach, market concept, individualism and self reliance, purchaser/provider split, contarct culture, performace orientation, kompensasi dan kondisi yang fleksibel. Pilihan-pilihan akan filosofi tersebut akan menyebabkan perbedaan didalam kebijakan publik. Salah satu contoh adalah perubahan dari masa orde baru kepada masa reformasi saat ini, dari sentralisasi kepada desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan birokrasi ke lebih penghargaan konsumen.

3. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi (dengan siklus akuntansi) swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat – bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

4. Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Rapat Konsolidasi Ormawa-Lembaga (POLSRI)

2013-11-28 15.45.13Rapat Konsolidasi Ormawa-Lembaga

Suasana Rapat

Hasil Rapat Koordinasi Lembaga n Ormawa Politeknik Negeri Sriwijaya, menyatakan:

1. Pemadaman Listrik utk bsok (tgl 29 November 2013) sdh mulai dhidupkan kmbali Listrik n AC kelas

2. Keamanan Parkiran utk dpt mematuhi peraturan yg ad serta dpt bekerja sama antara pihak Mahasiswa, Karyawan, n Keamanan (Satpam). Dihimbau utk seluruhnya menggunakan kunci tmbahan pd kendaraan masing” n parkir dtmpt yg sdh dtentukan (didpn lapangan t.elektro). Solusi terdeket: pengadaan portal n CCTV pd parkiran

3. Upgrade proyektor tiap” jurusan (Realisasi sampai April 2014)

4. Tidak ad tarif biaya pd pemakaian gedung n air bersih yg pd saat ada kegitan ormawa di Polsri

5. Keamanan Masjid akan ditmbah Loker tas (1 tmpt laki-laki n 1 tmpt perempuan), pengadaan CCTV, n pembuatan tmpt rak sepatu. Dihimbau kpd seluruh mahasiswa dpt menjaga n meletakan tas (barang berharga) ny didpn/ yg dpt terjangkau oleh mata

6. Utk kegitan ormawa Sabtu n /Minggu hrus ada ny disposisi PD3 bidang kemahasiswaan yg mengizinkan kegitan demi keamanan bersama

7. Utk pengadaan gorden di tiap” kelas (Jurusan t.sipil) akan dilakukan pengecekan n realisasiny

8. Akan dilakukan perbaikan n pengecekan ulang utk AC kelas atas (jurusan teknik sipil) n alat” bengkel mesin yg rusak, serta alat” leb komputer yg hnya sebgian dpt dgunakan (Jurusan tekom)

9. Air bersih (air Wudhu) diupayakan utk tetap hidup seperti digedung KPA walaupun itu dhari libur

10. Penegasan n tindakan berat dari Direktur Polsri bgi dosen yg melakukan komersialisasi pendidikan, n jaminan perlindungan sepenuhny bgi mahasiswa yg melaporkan tindakan tsb.

11. Dimaklumkan utk fasilitas gedung yg tertunda sementara (lg diupayakan pengajuan anggaranny)

12. Utk keadaan yg urgent atau mendesak bisa koordinasi pd pihak lmbga, terkhusus PD3 bidang kemahasiswaan dpt melalui media sosial, sms, atau telpn secara langsung demi kelancaran kegitan bersama.

Itulah beberapa hasil rapat koordinasi antar perwakilan mahasiswa n pimpinan Polsri, smoga yg telah dirapatkan dpt direalisasikan sebagaimana yg telah dsampaikan n doa dr rekan” sekalian smoga masalah” tsb dpt segera terselesaikan.

Smoga informasi ini dpt bermanfaat bgi keluarga Politeknik negeri sriwijaya

Ttd,
Pelayan Mahasiswa

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

PENGUMUMAN STAFF HMJ AKUNTANSI PERIODE 2013-2014 (NEW)

Berikut ini daftar bagan nama-nama Staff HMJ Akuntansi yang terseleksi, untuk melihatnya langsung bisa didownload DISINI

Note: Bagi rekan-rekan sekalian yang namanya tidak tercantum di dalam struktur HMJ Akuntansi (NEW), jangan berkecil hati dan teruslah bersemangat menjadi TINTA EMAS di masa mendatang. Kalian tetap keluarga kami yang kami banggakan dan sangat senang bisa bekerja sama selama ini… TERIMAKASIH ATAS KONTRIBUSINYA, HIDUP MAHASISWA…🙂🙂🙂🙂

#Struktur baru ini akan dievaluasi kembali pada saat selesai SEMINAR OJK ( OTORITAS JASA KEUANGAN) untuk FIXASI Staff Menjadi 40 Orang

#AYUNKAN LANGKAH BERSAMA MENUJU PERUBAHAN SATU

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Polsri Accounting Fair 2013

PAF 2013

Seminar, Workshop, SATC, LKTI

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar